Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang mencakup sepanjang hayat mulai dari balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia, termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas. Untuk program perlindungan sosial, saat ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp493T.

Pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dalam upaya menangani kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah juga serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan esktrem yaitu dengan adanya instruksi presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

Berbagai upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ektrem sudah berjalan dengan baik. Terbukti tingkat kemiskinan telah turun dari tahun 2023 dan tahun 2024, ditargetkan bisa mencapai 0 persen. Upaya tersebut di antaranya yaitu dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan keejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah, seperti adanya skema jamianan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didalamnya juga melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.

Selain itu juga untuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan 450VA dan 900VA maupun LPG 3kg serta subsidi BBM yang saat ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu untuk sektor perumahan, pemerintah juga menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibwah Rp5M serta bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta bantuan untuk rumah sejahtera untuk masyarakat miskin sebesar Rp20juta.

Pemerintah daerah juga telah aktif berkontribusi dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin dan miskin esktrem di daerahnya, memanfaatkan APBD, kemitraan dengan sektor nonpemerintah dan juga regulasi untuk peningkatan kesejhteraan sosial masyarakat.

Persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya persoalan ekonomi saja, tetapi juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat. Untuk itu saat ini Kemenko PMK juga sedang mengkaji besaran manfaat bantuan dengan melihat dari indek kemahalan wilayah, variasi tingkat kemahalan antar wilayah berimplikasi pada nilai rill bantuan yang berbeda antar wilayah.

Pemerintah berharap dengan adanya  reformasi terhadap  program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah.

Begitu juga peran ahli farmasi dan ahli kesehatan  yang ada didaerah-daerah terus berupaya bersama-sama untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Untuk terus mengikuti informasi tentang ahli kesehatan dan farmasi di wilayan Anda khususnya Nias, Anda bisa klik disini pafinias.org.